Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal, yang meliputi pajak, penerimaan lainnya, utang-piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja, merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan fiskal ini.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan bersifat memaksa, di mana semua wajib pajak baik badan usaha maupun perorangan wajib membayarkan pajak pada negara. Sedangkan pengeluaran pemerintah mencakup berbagai jenis, seperti biaya perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan operasional, dan lain-lain. Semua pengeluaran ini disusun di dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN).
Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan yang meliputi menciptakan stabilitas perekonomian negara, menciptakan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan, dan menstabilkan harga serta mengatasi inflasi.
Berdasarkan teori, kebijakan fiskal terbagi menjadi tiga yaitu kebijakan fiskal fungsional, kebijakan fiskal yang disengaja, dan kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Sedangkan kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja dan sistem pemungutan pajak secara sengaja. Ada tiga bentuk kebijakan fiskal yang disengaja, yaitu perubahan pada pengeluaran pemerintah, perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan perubahan secara serentak dalam pengelolaan pemerintah dan sistem pemungutan pajaknya. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif.
Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, terdapat beberapa jenis kebijakan fiskal yaitu kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, dan kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal seimbang adalah kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Kebijakan fiskal surplus dilakukan dengan menjaga jumlah pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk menghindari inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal defisit mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian dengan mengeluarkan jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Kebijakan fiskal dinamis menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya yang terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Penggolongan kebijakan fiskal juga dapat dilakukan berdasarkan jenisnya, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran yang tinggi. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi inflasi.
Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, terdapat beberapa instrumen yang digunakan. Instrumen-instrumen ini meliputi kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran pemerintah, kebijakan pembiayaan defisit, kebijakan utang publik, dan budgeting. Kebijakan perpajakan berkaitan erat dengan amandemen baru dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Kebijakan ini memiliki otoritas publik yang kuat dan mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Kebijakan pengeluaran pemerintah memprioritaskan pengeluaran untuk sektor-sektor penting dan mendesak. Kebijakan pembiayaan defisit dikeluarkan ketika pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Sementara kebijakan utang publik bertujuan untuk meningkatkan kas pemerintahan dengan menggunakan utang dari sumber internal atau eksternal. Budgeting juga merupakan instrumen kebijakan fiskal karena kebijakan fiskal beroperasi melalui anggaran atau budgeting.
Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam kebijakan fiskal. Kelebihannya antara lain kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara, kebijakan fiskal dapat menutupi kekurangan dari kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter. Namun, kebijakan fiskal juga memiliki kelemahan seperti bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang rumit dan dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak.
Dalam kesimpulan, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang penting dalam mengarahkan perekonomian suatu negara. Melalui instrumen-instrumen seperti pajak, pengeluaran pemerintah, pembiayaan defisit, utang publik, dan budgeting, kebijakan fiskal ditujukan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, keadilan sosial, dan menstabilkan harga. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, kebijakan fiskal tetap menjadi instrumen yang penting dalam mengelola perekonomian negara.
Selain membaca blog karir Aikerja, follow juga akun instagram aikerja untuk informasi terbaru seputar lowongan kerja, dan dunia kerja.