Written by Dwi Astuti

June 18, 2026 0 Comments

Akta Pendirian Perusahaan: Fungsi, Syarat, Biaya, dan Cara Membuat

Akta pendirian perusahaan adalah dokumen yang memuat keterangan dan ketentuan pembentukan badan usaha tertentu, seperti identitas pendiri, nama, maksud dan tujuan, serta pengaturan dasar organisasi. Untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) biasa, akta notaris menjadi bagian penting proses pengesahan badan hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Namun, tidak semua pelaku usaha wajib memiliki akta pendirian notaris. Perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil memiliki mekanisme pendaftaran dengan pernyataan pendirian secara elektronik. Selain itu, akta pendirian bukan pengganti Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun izin berbasis risiko yang mungkin dibutuhkan. Berikut penjelasan berdasarkan informasi AHU dan peraturan yang berlaku hingga Oktober 2026.

Apa itu akta pendirian perusahaan?

Akta pendirian merupakan dokumen formal yang merekam pembentukan suatu entitas menurut bentuk hukum yang dipilih. Untuk PT biasa, akta notaris berisi anggaran dasar dan informasi lain sesuai ketentuan, lalu digunakan dalam permohonan pengesahan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Status badan hukum perlu dibedakan dari sekadar telah menandatangani akta.

Perbedaan antara akta secara umum, akta autentik, dan badan hukum penting dipahami agar dokumen yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan usaha. Istilah “akte” sering dipakai sehari-hari, sedangkan “akta” lazim digunakan dalam peraturan dan layanan resmi.

Fungsi akta pendirian

Menjelaskan identitas dan struktur awal usaha

Akta dapat mencatat nama perseroan, tempat kedudukan, kegiatan usaha, modal, kepemilikan, serta organ perseroan. Data yang akurat membantu pendiri, notaris, dan instansi memeriksa kesesuaian permohonan. Untuk gambaran konsep, baca pengertian perusahaan dan Perseroan Terbatas.

Menjadi bagian proses pengesahan badan hukum

Pada PT biasa, notaris mengajukan permohonan melalui sistem AHU dengan dokumen yang dipersyaratkan. Persetujuan nama, pengisian data, pengunggahan akta, dan keputusan pengesahan merupakan tahapan yang harus diperhatikan. Jangan menganggap badan hukum otomatis terbentuk hanya karena rancangan akta selesai ditandatangani.

Mendukung urusan administrasi dan bisnis

Dokumen pendirian dan bukti pengesahan dapat diminta ketika mengurus rekening perusahaan, kerja sama, pembiayaan, perpajakan, atau perizinan. Persyaratan tiap lembaga dapat berbeda. Akta tidak otomatis membuktikan perusahaan telah memiliki semua izin kegiatan. Baca Nomor Induk Berusaha dan NPWP untuk konteks administrasi setelah pendirian.

Apakah semua usaha wajib memiliki akta notaris?

PT biasa: umumnya menggunakan akta notaris

Menurut layanan resmi AHU, pendirian PT biasa diajukan melalui notaris kepada Menteri lewat SABH, dengan akta pendirian dan pengisian data yang diwajibkan. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur syarat dan tata cara pendirian, perubahan, serta pembubaran badan hukum perseroan; peraturan ini mulai berlaku 17 Desember 2025 dan menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Oleh karena itu, panduan lama yang hanya mengutip aturan 2021 perlu diperiksa ulang.

Perseroan perorangan UMK: mekanisme berbeda

PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur perseroan perorangan untuk usaha yang memenuhi kriteria mikro dan kecil. AHU menjelaskan bahwa bentuk ini dapat didirikan satu orang melalui pernyataan pendirian elektronik, tanpa akta notaris. Setelah pendaftaran dan penerbitan bukti yang relevan, pelaku usaha masih harus memenuhi kewajiban administrasi dan perizinan lain yang berlaku.

Perseroan perorangan bukan solusi universal untuk setiap bisnis. Jika jumlah pemegang saham, ukuran usaha, atau karakteristiknya berubah, kewajiban perubahan bentuk atau mekanisme administrasi tertentu dapat timbul. Pelajari pengertian UMKM, cara membuat PT, dan konsep perseroan sebelum memilih struktur.

CV, firma, dan bentuk usaha lainnya

Persyaratan CV, firma, koperasi, atau usaha perseorangan tidak identik dengan PT biasa. Jangan menyamakan proses pendaftaran, status badan hukum, dan kewajiban akta dari berbagai bentuk usaha. Bentuk hukum harus dipilih berdasarkan jumlah pendiri, kebutuhan tanggung jawab, aktivitas, dan aturan yang relevan. Untuk perbandingan awal, baca firma dan koperasi.

Informasi yang biasanya dicantumkan dalam akta pendirian PT

Nama, kedudukan, dan tujuan usaha

Nama dan tempat kedudukan harus sesuai persyaratan yang berlaku. Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perlu dijelaskan dengan benar, serta diselaraskan dengan klasifikasi kegiatan dan perizinan yang diperlukan. Hindari memilih kegiatan usaha yang tidak sesuai operasi nyata hanya untuk mempermudah proses.

Identitas pendiri dan struktur kepemilikan

Identitas, kapasitas hukum, dan pembagian saham perlu dinyatakan secara akurat. Data mengenai pemilik manfaat juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan sesuai ketentuan. Kesalahan atau ketidaksesuaian data dapat menyulitkan pembaruan administrasi, kerja sama, dan pemeriksaan kepatuhan.

Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor

Ketiganya bukan istilah yang sama. Modal dasar merupakan struktur modal dalam anggaran dasar, sedangkan modal ditempatkan dan modal disetor berkaitan dengan komitmen serta penyetoran saham. PP 8/2021 mengatur aspek modal dasar perseroan dan mekanisme khusus perseroan UMK; kebutuhan modal untuk kegiatan berizin tertentu mungkin memiliki aturan sektoral tambahan.

Untuk memahami istilah, baca modal dasar, modal disetor, saham biasa, dan ekuitas.

Organ perseroan dan pengambilan keputusan

Anggaran dasar mengatur aspek pengurusan, pengawasan, dan mekanisme keputusan sesuai bentuk perseroan. Untuk PT biasa, pahami peran direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak semua bentuk usaha memiliki organ yang sama; perseroan perorangan memiliki struktur yang lebih sederhana. Baca fungsi RUPS dan perbedaan AD dan ART.

Cara mengurus akta pendirian PT biasa

1. Pilih bentuk usaha dan siapkan data pendiri

Pastikan PT biasa memang bentuk yang sesuai, lalu siapkan identitas, nama alternatif, kedudukan, tujuan usaha, struktur saham, serta data organ perseroan. Jika ada pemegang saham badan hukum atau asing, persyaratan bisa lebih kompleks dan membutuhkan pemeriksaan khusus.

2. Konsultasikan rancangan akta dengan notaris

Notaris membantu menyusun akta sesuai ketentuan dan memeriksa data yang diperlukan. Tanyakan ruang lingkup layanan, komponen biaya, dan dokumen hasil akhir. Hindari menandatangani naskah yang tidak dipahami atau menyerahkan data identitas ke pihak yang tidak jelas kewenangannya. Baca peran notaris untuk memahami profesinya.

3. Ajukan pengesahan melalui AHU

Layanan resmi AHU menjelaskan bahwa notaris melakukan pemesanan nama, pengisian data, unggah akta, dan proses permohonan melalui SABH. Periksa kesesuaian data pada hasil pengesahan, termasuk nama dan identitas badan hukum. Jika permohonan memerlukan perbaikan, ikuti mekanisme yang disediakan sistem resmi.

4. Urus NIB, perpajakan, dan izin usaha yang relevan

Setelah tahap badan hukum, kebutuhan NIB dan izin usaha tetap perlu dinilai berdasarkan kegiatan serta tingkat risikonya. Kewajiban perpajakan, rekening, pencatatan, dan pelaporan juga berbeda menurut kondisi perusahaan. Jangan menganggap sertifikat pengesahan atau akta saja sudah cukup untuk menjalankan semua bidang usaha. Untuk konteks, baca kewajiban pajak dan dasar akuntansi usaha.

Syarat dan dokumen yang perlu disiapkan

Data pendiri: identitas dan kapasitas hukum pihak yang mendirikan perseroan.
Rencana perusahaan: nama, alamat kedudukan, bidang kegiatan, struktur modal dan saham.
Data pengurus: identitas direksi, komisaris, dan pihak terkait sesuai ketentuan.
Informasi pemilik manfaat: data yang perlu dilaporkan menurut aturan yang berlaku.
Dokumen tambahan: persetujuan, kuasa, atau dokumen badan hukum pendiri jika relevan.

Daftar tersebut bersifat pengantar, bukan daftar final untuk semua kasus. Periksa persyaratan terbaru pada layanan AHU dan notaris yang berwenang. Pernyataan bahwa setiap perusahaan wajib menunjukkan bangunan fisik milik sendiri sebelum akta dibuat tidak dapat dipakai sebagai aturan umum. Kesesuaian alamat atau domisili tetap perlu dibuktikan sesuai aturan dan kebutuhan perizinan, tetapi bentuk bukti dapat berbeda.

Berapa biaya pembuatan akta pendirian?

Biaya pendirian tidak dapat diringkas menjadi satu tarif nasional yang berlaku sama untuk semua bentuk usaha. Untuk PT biasa, dapat terdapat honorarium notaris dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai layanan AHU, ditambah biaya lain yang sah bila ada. Untuk perseroan perorangan, mekanisme dan komponen biayanya berbeda. Permenkum 49/2025 mengarahkan tarif layanan sesuai ketentuan PNBP yang berlaku.

Hindari mengandalkan artikel lama yang mengutip satu nominal sebagai biaya total 2026. Minta rincian tertulis, cek kanal pembayaran resmi, dan pastikan layanan yang dibayar sesuai kebutuhan. Biaya pembuatan akta juga berbeda dari modal usaha dan setoran saham; lihat modal kerja dan pendanaan untuk membedakannya.

Kesalahan umum ketika mendirikan perusahaan

Mengira akta otomatis berarti seluruh izin lengkap

Akta dan pengesahan badan hukum berkaitan dengan status entitas. NIB dan izin sektoral berkaitan dengan kegiatan usaha. Keduanya perlu diperiksa secara terpisah.

Menganggap PT perorangan wajib melalui notaris

Untuk perseroan perorangan UMK yang memenuhi syarat, AHU menyediakan pendaftaran pernyataan pendirian elektronik tanpa akta notaris. Jangan memaksakan prosedur PT biasa jika mekanisme lain lebih sesuai.

Menggunakan informasi biaya dan aturan yang sudah lama

Perubahan aturan, termasuk Permenkum 49/2025, perlu diperhatikan. Cek ketentuan terbaru dan hindari janji bahwa semua usaha dapat didirikan dengan dokumen atau biaya identik.

Mengabaikan kesesuaian data dan kepatuhan setelah pendirian

Nama, pemilik manfaat, kegiatan, pengurus, dan struktur modal perlu benar sejak awal. Setelah berdiri, perubahan data, pelaporan, perpajakan, dan izin tetap harus dikelola.

FAQ tentang akta pendirian

Apakah usaha kecil harus punya akta notaris?

Tidak selalu. Perseroan perorangan UMK memiliki jalur pernyataan pendirian elektronik. Persyaratan bergantung pada bentuk usaha yang dipilih.

Apa beda akta pendirian dan NIB?

Akta pendirian mendokumentasikan pembentukan entitas tertentu, sedangkan NIB berkaitan dengan identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha. Keduanya tidak saling menggantikan.

Apakah PT otomatis sah setelah akta ditandatangani?

Untuk PT biasa, proses pengesahan badan hukum melalui AHU merupakan tahap penting. Jangan berhenti pada penandatanganan akta tanpa memeriksa hasil administrasi.

Apakah wajib memiliki kantor atau gedung sendiri?

Tidak ada aturan umum bahwa semua perusahaan harus memiliki gedung sendiri untuk membuat akta. Alamat dan penggunaan lokasi tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk bentuk serta kegiatan usaha terkait.

Apakah biaya pendirian sama di seluruh Indonesia?

Tidak. Komponen biaya bergantung pada bentuk usaha, layanan notaris, PNBP, dan kebutuhan administrasi atau izin lain. Periksa rincian dan tarif resmi saat mengurus.

Kesimpulan

Akta pendirian merupakan dokumen penting untuk bentuk badan usaha tertentu, terutama PT biasa, tetapi bukan syarat universal yang identik bagi semua usaha. Bedakan proses PT biasa dari perseroan perorangan UMK, pahami pengesahan AHU, dan lanjutkan dengan perizinan serta kepatuhan yang relevan. Gunakan informasi resmi terbaru sebelum memilih bentuk usaha dan membayar layanan.

Referensi resmi

Selain membaca blog karir Aikerja, follow juga akun instagram aikerja untuk informasi terbaru seputar lowongan kerja, dan dunia kerja.

Kamus Istilah