Good Governance

Apa itu Tata Kelola yang Baik?

Tata kelola yang baik atau good governance adalah suatu pendekatan dalam manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Tujuan dari tata kelola yang baik adalah menghindari alokasi dana investasi yang salah dan mencegah terjadinya korupsi, baik secara politik maupun administratif. Good governance juga melibatkan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik yang memungkinkan berkembangnya kegiatan bisnis. Konsep tata kelola sebenarnya pertama kali digunakan dalam dunia bisnis atau korporat.

Pengertian Tata Kelola yang Baik Menurut Para Ahli

Menurut Ganie-Rochman (Widodo, 2001), konsep tata kelola melibatkan tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga melibatkan banyak pihak yang terlibat. Tata kelola adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler (1992) berpendapat bahwa tata kelola yang baik harus memenuhi kriteria seperti mampu memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong partisipasi pengguna jasa, mengutamakan kualitas, menjadi efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pengguna jasa, dan mencerminkan adanya nilai-nilai yang positif.

Menurut Pinto dalam Nisjar (1997), tata kelola adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik. Lebih lanjut dikatakan bahwa tata kelola dapat dilihat dari aspek fungsionalnya, yaitu apakah pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik

Beberapa prinsip dalam tata kelola yang baik antara lain:

Terwujudnya partisipasi masyarakat, di mana semua warga masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Terjaminnya supremasi hukum, di mana kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk dalam hal hak asasi manusia.
Transparansi, di mana proses pemerintahan dan informasi yang terkait harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, serta informasi yang tersedia harus memadai untuk dipahami oleh masyarakat.
Perhatian terhadap stakeholder, di mana pemerintah harus melayani semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
Orientasi pada konsensus, di mana tata kelola yang baik dapat menyatukan kepentingan yang berbeda demi tercapainya kesepakatan yang terbaik bagi kelompok masyarakat.

Ciri-Ciri Tata Kelola yang Baik

Tata kelola yang baik memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.
Adanya keterbukaan informasi dan responsif dalam pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak penting lainnya.
Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah yang menerapkan tata kelola yang baik memiliki visi strategis dan pemahaman yang luas tentang tata pemerintahan yang baik.
Perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang dianggap paling lemah dan kurang mampu dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya pembangunan.

Manfaat Tata Kelola yang Baik

Penerapan tata kelola yang baik memiliki beberapa manfaat, antara lain:

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya dan diterapkan karena didasarkan pada prinsip transparansi, independensi, kesetaraan, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
Meningkatkan moral dan tanggung jawab sosial masyarakat secara keseluruhan.
Terjalinnya kepercayaan antara pemerintah dengan warga negara dan masyarakat global, yang berdampak pada sistem investasi internasional yang lebih sehat.
Menciptakan sistem pemerintahan yang kondusif melalui pelaksanaan yang bersih, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
Meningkatkan sistem keuangan yang lebih baik, kuat, dan transparan, termasuk melibatkan audit internal dan eksternal.
Kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan lainnya dapat dijalankan lebih maksimal dengan berorientasi pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Administrasi yang lebih kompeten dan profesional.
Menghilangkan peraturan dan tindakan yang diskriminatif terhadap warga negara, golongan masyarakat, dan kelompok tertentu.
Menghasilkan kebijakan hukum yang konsisten dan pasti, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Penerapan Tata Kelola yang Baik di Indonesia

Tata Kelola yang baik telah diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi, yang keduanya merupakan produk penting dari tata kelola yang baik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan transparansi informasi yang lebih mendalam kepada publik, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap APBN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).